Monday 15 November 2010

Membangun Ekonomi Kelautan Dengan Mengoptimalisasi Potensi Ekonomi Kelautan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut lebih besar daripada luas daratannya. Laut Indonesia memiliki luas kurang lebih 5,6 juta km2 dengan garis pantai sepanjang 95.181 km, terdiri atas 0,3 juta km2 perairan teritorial, 2,8 juta km2 perairan pedalaman dan kepulauan, serta 2,7 juta km2 Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Dengan potensi sumberdaya, baik dari segi kuantitas dan diversitasnya. Selain itu Indonesia tetap berhak untuk berpartisipasi dalam pengolaan dan pemanfaatan kekayaan alam di laut lepas di luar batas 200 mil laut ZEE, serta pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dasar laut perairan internasional di luar batas landas kontinen. Disini nampak bahwa kepentingan pembangunan ekonomi di Indonesia lebih memanfaatkan potensi sumberdaya daratan daripada potensi sumberdaya perairan lautnya.

Pada masa kerajaan nusantara dahulu memang benar perdagangan laut dan armada laut (admiral) kita sangat menonjol. Ini membuktikan bahwa orientasi pembangunan kemaritiman negara kita telah maju pada saat itu. Tapi di sisi lain kita tidak bisa menafikan bahwa pada hakikatnya kultur agrarislah yang lebih dominan dalam nadi budaya bangsa. Jadi disini kita melihat fakta terdahulu bahwa pembangunan lautan dan daratan sudah menjadi budaya bangsa. Perlu diterangkan bahwa antara istilah kelautan dan maritim harus dibedakan. Kelautan merujuk kepada laut sebagai wilayah geopolitik maupun wilayah sumberdaya alam, sedangkan maritim merujuk kepada kegiatan ekonomi yang terkait dengan perkapalan, baik armada niaga maupun militer, serta kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan itu seperti industri maritim dan pelabuhan. Dengan demikian kebijakan kelautan merupakan dasar dari kebijakan maritim sebagai aspek aplikatifnya. Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat strategis maka seharusnya diperlukan melakukan revitalisasi pembangunan yang kompromis.

Inilah potensi besar bangsa ini yang harus terus menerus di revitalisasi secara berkelanjutan, berimbang dan berwawasan lingkungan. Tetapi dalam sejarah kehidupan manusia bahwa kekayaan alam (nature resources) bukanlah faktor dominan pembangunan suatu bangsa. Tetapi modal utama pembangunan sejatinya adalah pembangunan sumberdaya manusia (human resources) itu sendiri. Konsep negara kepulauan (nusantara) memberikan kita sebagai bangsa ini anugrah yang luar biasa. Letak geografis negara ini strategis, diantara dua benua dan dua samudera dimana paling tidak 70% angkutan barang melalui laut dari Eropa, Timur tengah, dan Asia Selatan ke wilayah pasifik dan sebaliknya harus melalui perairan negara kita.

Wilayah Laut yang demikian luas, dengan 17.500an pulau-pulau yang mayoritas kecil memberikan akses pada sumberdaya alam seperti pada ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi yang tinggi, wilayah wisata bahari, sumber energi terbarukan maupun minyak dan gas bumi, mineral langka dan juga media perhubungan antar pulau yang sangat ekonomis. Ekonomi kelautan makin strategis seiring pergeseran pusat kegiatan ekonomi dunia dari poros Atlantik ke poros Pasifik. Hampir 70persen dari total perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia Pasifik dan 75persen dari barang-barang yang diperdagangkannya ditransportasikan melalui laut Indonesia (Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Makasar dan Laut-laut lainnya). Seharusnya Indonesia mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari posisi kelautan global tersebut.

Dan sekarang dalam era persaingan global, di mana batas antar negara menjadi kabur, tiap-tiap negara berupaya membangun dan memperkuat positioning industri dalam negeri. Indonesia sebagai negara yang disebut akan menjadi kekuatan ekonomi global dan dikelompokkan ke dalam BRIIC (Brasil, Rusia, India, Indonesia, China) perlu mempersiapkan diri. Posisi keunggulan bersaing (competitive advantage) biasanya dibangun secara bertahap dan berbasis sumberdaya yang dimiliki. Indonesia perlu dengan segera mengidentifikasi potensi-potensi yang dapat menjadi sumber keunggulan bersaing. Desain pembangunan nasional selama ini terkesan masih bertumpu pada optimalisasi sumber daya di darat, seperti penjelasan di atas.

Kebijakan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan terus dioptimalkan dalam beberapa dekade. Padahal Indonesia memiliki potensi laut berlimpah. Mengoptimalisasi semua potensi yang terdapat di dalamnya dapat dijadikan sumber keunggulan bersaing Indonesia di masa depan. Perlu adanya upaya usaha yang serius dari semua pihak untuk membangun industri nasional berbasis kelautan yang terintegrasi dari sektor hulu-hilir. Indonesia memiliki potensi ekonomi pesisir (coastal economy) yang belum diberdayakan. Bentangan pantai di Indonesia mencapai 95.181 km. Garis pantai Indonesia ini tercatat sebagai yang terpanjang keempat di dunia. Berbekal dari faktor geografis ini ekonomi pesisir sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar.
Salah satu hasil pesisir yang telah terbukti memberikan kontribusi signifikan secara nasional adalah industri rumput laut. Indonesia kurang lebih memasok 50% rumput laut gelondongan dunia.

Potensi ekonomi pesisir seperti rumput laut telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu produsen rumput laut terbesar di dunia. Ini tentu memberikan pemasukan bagi negara, pekerja yang dilibatkan, dan kontribusi kepada penduduk Indonesia yang mayoritas tinggal di pesisir. Berbekal prestasi di atas dan peluang untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, rumput laut sangat vital untuk diperhatikan oleh pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah. Demi meningkatkan potensi tersebut, pemerintah perlu merancang desain kluster ekonomi pesisir, sehingga dapat meningkatkan daya saing nasional. Kedepan, industri turunan rumput laut perlu dibangun untuk menciptakan nilai tambah secara nasional. Industri rumput laut Indonesia tentunya akan sulit untuk disaingi oleh negara-negara lain.

Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan 2008, ekspor rumput laut dalam bentuk olahan hanya mencapai 15%. Sisanya dalam bentuk gelondongan. Karena itu, desain kluster yang dapat mendukung industri rumput laut diharapkan dapat mendorong terciptanya industri yang memberikan nilai tambah bagi rumput laut. Tentunya optimalisasi ekonomi pesisir tidak dapat dilakukan sendirian oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diperlukan political dan good will untuk menyinergiskan strategi dan kebijakan nasional demi mendukung industrialisasi daerah pesisir di Indonesia.

Kementerian Keuangan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM perlu duduk bersama untuk memfokuskan strategi pengembangan ekonomi daerah. Selain peran dari beberapa kementerian di atas, ekonomi pesisir ini sangat erat hubungannya dengan kualitas pengamanan aparatur pemerintahan. Coba bayangkan jika kita dapat menjaga kelestarian sumber daya laut dan mencegah pencurian yang jumlahnya sampai puluhan ribu kasus serta mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp36,5 triliun setiap tahunnya. Sinergi perlu dibangun untuk menyediakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, khususnya tenaga-tenaga terampil yang akan mengembangkan industri-industri tersebut. Peran perguruan tinggi dan industri diperlukan untuk mempersiapkan SDM yang relevan.

Pada akhirnya, dibutuhkan hubungan pemerintah, perguruan tinggi, dan industri untuk dapat menciptakan hasil yang optimal. Di dalam pembangunan ekonomi pesisir ini pemerintah dituntut untuk dapat membuat kebijakan yang berorientasi peningkatan daya saing nasional. Sinergi ketiga pihak dalam kerja sama yang harmonis inilah yang kita butuhkan. Selain itu, strategi dan kebijakan di bidang kelautan perlu segera dibenahi guna mengoptimalkan potensi kelautan, baik menyangkut sumber daya laut maupun bisnis transportasinya. Sektor kelautan butuh pemihakan lewat kebijakan fiskal dan moneter.

Kebijakan yang mengutamakan potensi industri dalam negeri, baik industri perikanan maupun industri pelayaran perlu dijalankan secara konsisten sesuai Undang-Undang yang berlaku. Selain itu, seluruh pelaku sektor kelautan, terutama dunia usaha dan pemerintah, perlu bersatu untuk mewujudkan Indonesia Fishery Incorporated
Masalahnya pengembangan potensi kelautan terbentur hambatan struktural. Belum ada kesadaran politis secara nasional tentang betapa besarnya potensi ekonomi perikanan dan kelautan. Pentingnya pemihakan kebijakan untuk sektor kelautan, baik melalui kebijakan makro, fiskal, dan moneter.

Kelautan masih ditempatkan sebagai halaman belakang, sebagai sektor yang termarjinalkan. Agar laut bisa dijadikan halaman depan, perlu kesadaran politik yang kuat. Sebenarnya ini sudah dirintis Gus Dur ketika beliau menjadi presiden. Dan pemerintah harus segera membangun dan memperbaiki infrastruktur di sektor perikanan dan kelautan yang masih lemah. Tanpa upaya itu, sektor ini akan tertinggal sangat jauh dibanding negara kompetitor. Dan pada jangka panjangnya pemerintah harus melakukan perubahan orientasi pendidikan ke arah rasionalitas ilmu pengetahuan dan teknologi, kesadaran akan sumber-sumber keunggulan kompetitif, kepekaan budaya, kedalaman budi pekerti yang luhur dan penanaman sifat menyikapi tantangan perubahan secara positif.

Saya kira, kita masih punya banyak kesempatan dan banyak peluang yang terbuka lebar di depan mata. Dan disamping pada saat ini sebenarnya juga telah muncul banyak harapan besar pada Indonesia untuk kembali maju memimpin dunia dengan mengembangkan atau mengoptimalisasi potensi ekonomi dari sektor kelautan di Indonesia.

No comments:

Post a Comment